Bicara Politik, SBY Dituntut Minta Maaf

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Presiden SBY minta maaf kepada masyarakat karena telah berbicara masalah kepentingan politik Partai Demokrat di Istana Negara. Ketua Perludem Didik Supriyanto menilai tindakan SBY tersebut tidak etis.

"SBY harus klarifikasi, mengakui kesalahan, dan sebaiknya meminta maaf. Berjanji tidak menggunkan fasilitas negara lagi untuk kepentingan politik atau pribadi," kata Didik di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Jumat 19 April 2013.

SBY, kata Didik, menunjukkan ketidakkonsitenannya sebagai pemimpin. Padahal SBY sudah berulang kali meminta para menterinya untuk mengesampingkan urusan partai demi tugas negara. Dengan bersikap seperti itu, SBY justru menjilat ludahnya sendiri.

"Wajar kalau dia menerima banyak komplain. Kita lihat bagaimana ia meresponnya," ujarnya.

Didik melanjutkan, jika 'insiden' tersebut dibiarkan begitu saja, maka pada hari-hari berikutnya SBY akan terbiasa menggunakan fasiilitas negara untuk urusan politik partainya. Sikap SBY juga dinilai Perludem menjadi pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat.

"Kita punya presiden pertama yang dipilih oleh rakyat secara langsung dua kali periode, tetapi perilaku politiknya sangat-sangat mengganggu akal sehat. Istana negara dijadikan tempat menjadi aktivitas politik kepartaiannya," tuturnya.

Terkait pembelaan para staf SBY atas tindakan SBY tersebut, Didik melontarkan kritiknya. Menurutnya, mereka tidak ada bedanya dengan seorang bawahan yang hanya menjilat tuannya.

"Akhirnya ABS juga. Asal Bapak Senang. Mestinya diclearkan saja, tinjauan politik, budaya, tidak membenarkan tindakan ini," kata Didik.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, mengatakan pernyataan SBY soal partainya di Istana waktu itu hanya bersifat personal. Pernyataan tersebut disampaikan SBY bukan dalam kapasitasnya sebagai kepala negara maupun pimpinan partai.

"Pernyataan diri itu sangat personal tentang bagaimana integritas diantara ucapan dan tindakan memperoleh pembelaan yang sewajarnya," kata Daniel.

Posted in: Politik